Suriah: Seandainya SDF Terima Tawaran Damaskus
Wacana tentang kemungkinan SDF menerima tawaran pemerintah Suriah kembali mencuat di tengah tekanan militer dan politik yang semakin besar di timur laut negara itu. Seandainya tawaran tersebut diterima sejak awal, peta kekuasaan di wilayah tersebut kemungkinan besar akan berbeda.
Tawaran pertama yang diajukan tahun lalu berisi integrasi penuh SDF ke dalam Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri Suriah. Skema ini dirancang untuk mengakhiri status pasukan paralel dan menyatukan komando keamanan nasional.
Jika tawaran ini diterima, SDF tidak lagi berdiri sebagai entitas bersenjata independen. Pasukan mereka akan dilebur secara bertahap ke dalam struktur resmi negara, dengan jaminan jenjang karier dan perlindungan hukum.
Integrasi tersebut berpotensi mengakhiri ketegangan berkepanjangan antara Damaskus dan wilayah timur laut. Pemerintah pusat akan mendapatkan kembali legitimasi keamanan, sementara SDF memperoleh perlindungan politik dari negara.
Dalam skenario ini, wilayah seperti Raqqa dan Deir Ezzour kemungkinan akan kembali dikelola pemerintah pusat dengan keterlibatan kader lokal SDF. Konflik sektarian pun dapat ditekan sejak dini.
Namun, penolakan terhadap tawaran pertama membuka jalan pada tawaran kedua yang lebih politis. Beberapa waktu kemudian, pemimpin SDF Mazloum Abdi disebut ditawari jabatan gubernur, dengan syarat SDF bergabung dalam struktur negara.
Jika tawaran ini diterima, Mazloum Abdi akan bertransformasi dari pemimpin milisi menjadi pejabat sipil negara. Langkah ini bisa menjadi simbol rekonsiliasi politik antara Damaskus dan wilayah timur laut.
Sebagai gubernur, Mazloum Abdi berpeluang menjembatani kepentingan pusat dan lokal. Pemerintahan daerah dapat dijalankan dengan legitimasi hukum, bukan lagi dengan kekuatan senjata.
SDF dalam skenario ini akan berubah menjadi kekuatan politik-administratif, bukan dominasi militer. Wilayah seperti Hasakah dan Qamishli akan menjadi contoh integrasi otonomi dalam kerangka negara.
Namun tawaran kedua ini juga ditolak, sehingga membuka babak baru dalam pendekatan Damaskus. Pemerintah kemudian mengajukan opsi ketiga yang lebih fleksibel dan kompromistis.
Mazloum Abdi ditawari jabatan wakil menteri pertahanan, dengan kewenangan strategis, serta opsi menunjuk gubernur di Hasakah. Tawaran ini menunjukkan keinginan pemerintah untuk menjaga kehormatan dan pengaruh politik SDF.
Jika diterima, Mazloum Abdi akan berada di jantung struktur pertahanan nasional Suriah. Ia memiliki kesempatan langsung mempengaruhi kebijakan militer, sekaligus menjamin keamanan wilayah timur laut.
Penunjukan gubernur Hasakah oleh SDF juga memberi sinyal pengakuan politik terhadap basis kekuatan mereka. Otonomi lokal tetap terjaga, namun dalam bingkai negara Suriah yang utuh.
Skenario ini berpotensi meredam ketegangan Arab-Kurdi, karena pemerintahan kembali berada di bawah legitimasi nasional, bukan kekuasaan de facto milisi.
Namun, penolakan kembali terhadap tawaran ketiga justru mempersempit ruang manuver SDF. Ketika peluang politik ditutup, tekanan militer dan sosial pun meningkat.
Penolakan berulang ini membuat SDF kehilangan momentum untuk mengamankan posisi mereka secara legal dan konstitusional. Sebaliknya, mereka tetap berada dalam status ambigu, antara aktor lokal dan kekuatan separatis.
Dalam perspektif pemerintah Suriah, tiga tawaran tersebut menunjukkan keseriusan Damaskus dalam mencari solusi damai. Setiap tahap menawarkan ruang yang semakin luas bagi SDF untuk berintegrasi.
Jika salah satu tawaran diterima, SDF bisa menghindari tekanan internasional, konflik internal, dan ketegangan dengan mayoritas penduduk Arab di wilayah kekuasaannya.
Kini, dengan semua tawaran tersebut telah berlalu, posisi SDF menjadi semakin terpojok. Pilihan politik yang dulu terbuka mulai menyempit seiring perubahan situasi di lapangan.
Bagi banyak pengamat, skenario “seandainya SDF menerima tawaran Damaskus” kini menjadi pelajaran penting tentang peluang yang terlewatkan dalam konflik Suriah.
Ke depan, setiap langkah negosiasi akan semakin sulit dan mahal secara politik. Apa yang dulu bisa diselesaikan lewat kompromi, kini berpotensi diselesaikan lewat tekanan dan perubahan paksa di lapangan.
loading...
